Skip to content

Penyalahgunaan Profesi Wartawan

8 Juni 2009

ADA mitos (atau realitas?) yang menyebutkan, wartawan (journalist) adalah “manusia sakti”. Ia bisa mengurus apa saja dengan mudah dan lancar, menembus rumitnya birokrasi dengan kartu pers (press card) sebagai ID Card-nya.

Ada juga mitos lain, wartawan adalah “sosok menakutkan”, khususnya bagi mereka yang bermasalah. Akibatnya, banyak oknum wartawan, wartawan bo’ongan atau gadungan, atau WTS (Wartawan Tanpa Suratkabar) bergentayangan mencari mangsa yang UUD (Ujung-Ujungnya Duit). Artinya, banyak sekali kasus penyalahgunaan profesi wartawan yang mencoreng citra dunia wartawan.

Namanya mitos mestinya bohong alias tidak sesuai kenyataan (nonfaktual). Namun, fakta di lapangan tidak dapat dipungkiri. Banyak hal yang mendorong kita untuk berkata bahwa mitos itu banyak benarnya. Seorang wartawan –sebut saja Fulan– bercerita kepada saya. Ia beberapa kali mengalami menjadi “sosok menakutkan” itu. Berurusan dengan sebuah RSU bukan main rumitnya. Belum lagi kecuekan dokter dan perawat. Tapi setelah ia tahu bahwa Fulan seorang wartawan. “Wuih, sang dokter dan perawatnya ramahnya bukan main. Urusan lancar sekali,” katanya.
Andai saja semua pasien atau keluarga pasien wartawan, maka keramahan dan kelancaran urusan itu akan selalu hadir di RSU tersebut. Indah nian!Pertanyaan pun muncul, kenapa wartawan harus diperlakukan berbeda? Kenapa banyak orang baru ramah dan baik ketika berhadapan dengan seorang wartawan? Bukankah ramah, baik, mempermudah bukan mempersulit, adalah kewajiban setiap orang?

Itu satu contoh. Masih banyak contoh lain. Seorang wartawan lain bercerita, sebut saja namanya Fulani. Ia complain soal pelayanan sebuah lembaga pengobatan. Setelah tahu Fulani seorang wartawan, sang petugas begitu ramah. “Bahkan daftar antrean pun berubah menjadi nomor dua yang tadinya nomor 12,” katanya datar. Pertanyaan serupa muncul. Kenapa harus begitu?
Seorang teman saya yang berprofesi sebagai wartawan juga punya banyak cerita tentang “perlakuan istimewa” serupa. Mulai soal “bebas tilang” ketika melanggar lalulintas, hingga ketika mengurus kehilangan parport di KBRI Inggris. Di KBRI London, ceritanya, kawan saya itu awalnya dilayani ogah-ogahan oleh staf KBRI. Ketika dia tanya, “Pekerjaan kamu apa?” Teman saya jawab: “Wartawan”, wuih, dia langsung ramah, bahkan memesankan taksi, juga membantu ngurus penginapan. Thanks ya Pak….!
Tapi berurusan dengan polisi di London saat itu, misalnya minta keterangan hilang paspor, menanyakan alamat kepada “polantas” di jalan, teman saya tidak harus menyebut kata sakti “wartawan” untuk mendapatkan pelayanan ramah dan memuaskan! Bebas biaya pula.

MITOS “wartawan sosok menakutkan” kian mendekati kenyataan ketika era kebebasan pers hadir, khususnya ketika banyak muncul kasus penyalahgunaan profesi wartawan. Dewan Pers –lembaga independen pengawal kemerdekaan pers dan pengawas kinerja wartawan agar sesuai kode etik– dalam sebuah artikelnya pada http://www.dewanpers.org menyebutkan, akhir-akhir ini banyak muncul “pers liar” yang terbit tanpa identitas jelas. Ia menjadi tempat bersarangnya orang-orang yang mencoba mencari keuntungan dengan mengatasnamakan wartawan.

Dewan Pers juga mencatat kemunculan penerbitan pers yang tidak bertanggungjawab, yaitu menggaji wartawan secara tidak memadai, bahkan tidak menggajinya sama sekali, dan membiarkan serta mendorong wartawannya menggunakan kartu pers untuk mencari uang dan fasilitas.

Dalam sebuah pelatihah manajemen redaksi di Bandung, Mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja dan narasumber lain bercerita –seraya mengecam– sebuah penerbitan pers di Medan yang tidak menggaji wartawannya. Pimpinannya hanya memberikan kartu pers dan mewajibkan wartawan mencari gaji sendiri dengan kartu pers itu, bahkan sebagian harus disetor ke perusahaan! Astaghfirullah nau’dzubillahi min dzalik…
Kasus lain, ada seorang anggota BATIC (www.baticnws.co.nr) bercerita tentang sebuah penerbitan pers di Bandung. Ia bercerita, ketika memasukkan lamaran, malah dimintai biaya administrasi Rp 500 ribu –untuk kartu pers dan uang jaminan. Sistem penggajianya juga membuat kita miris: mendatangi narasumber, nego tentang pembuatan berita dan harganya, setelah dimuat “dicairkan”. Artinya, si wartawan menggaji sendiri. Olala..

DEWAN Pers dalam artikel di atas, juga menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pegagangan bagi masyarakat dan komunitas pers, berkaitan dengan prinsip kerja kewartawanan, di antaranya:

1. Wartawan dalam menjalankan pekerjaan jurnalistiknya selalu berdasar pada prinsip-prinsip etika. Wartawan Indonesia telah memiliki Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang menjadi acuan bagi seluruh wartawan di Indonesia.
2. Wartawan tidak boleh menggunakan cara-cara pemaksaan dan intimidasi, serta tidak meminta imbalan dalam mencari informasi.
3. Dewan Pers mengimbau agar komunitas wartawan dan pers bahu-membahu bersama masyarakat untuk memerangi praktek penyalahgunaan profesi wartawan, dengan malaporkan aktivitas-aktivitas tidak profesional –yang mengatasnamakan sebagai wartawan– kepada kepolisian.
4. Kepada anggota masyarakat, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah diharapkan agar cermat dalam mengidentifikasi wartawan/media serta tidak segan-segan menanyakan identitas wartawan dan mencek kebenaran serrta status media tempatnya bekerja. Wartawan profesional selalu menggunakan cara-cara etis dalam mencari informasi.
5. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu memberikan imbalan (uang amplop) kepada wartawan yang mewawancarai atau meliput. Kode Etik Wartawan Indoensia (KEWI) dengan jelas menyatakan, wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari sumber berita yang berkaitan dengan tugas-tugas kewartawanannya dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Pada bagian akhir artikelnya, Dewan Pers menegaskan, dengan tidak memberikan “uang amplop” berarti masyarakat turut membantu upaya penegakkan etika wartawan, serta berperan dalam memberantas praktek penyalahgunaan profesi wartawan. Nah!

7 Komentar leave one →
  1. arya permalink
    7 September 2009 9:23 am

    memang benar jaman sekarang banyak wartawan dari media yang gak jelas,sering bernegoisasi dngan narasumber guna mendapatkan sejumlah uang untuk keperluan dia dan membayar sejumlah koran yang akan dia sebar ke khalayak banyak

  2. 31 Desember 2010 4:24 pm

    wah… yang begini banyak memeras..

  3. anick permalink
    7 Maret 2011 8:21 am

    emang………….!!!!!!!!!!!!!! keterlaluan …yyyyyyyyy wartawan koq gadungan…!!!

  4. WaHaNa permalink
    5 Juni 2011 2:26 am

    HAHAHA
    BAGUS DONG BNYK WARTAWAN .. KAN JD RAMAH !

  5. tikus jelek permalink
    15 Juli 2011 12:10 pm

    saya adalah wartawan dan sering mengalami kejadian seperti yang dialami fulan, keluarga saya yang sudah sakit malah dibentak2 ujung2nya ketiika mereka tau saya wartawan keluarga saya kemudian dilayani dengan pelayanan kelas satu.
    menurut saya wartawan emang menakutkan bahkan bagi aparat.. sayang memang bagi orang dalam sistem kita, memberikan penghormatan hanya pada uang dan kuasa, jika tidak memiliki keduanya maka terlantarlah awak…

Trackbacks

  1. Dasar – Dasar Jurnalistik (1) | Catatan Sulfikar
  2. Sosok Wartawan Ideal(is) « Jurnalisme Kapurung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: